Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan
Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi hutan merupakan bentuk korupsi yang tidak hanya merugikan negara saja, tetapi dapat mengancam stabilitas ekonomi negara bahkan menghambat perkembangan perekonomian negara sebagaimana yang dilakukan oleh Perusahaan PT Darmex Group milik Surya Darmadi yang telah meng...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Universitas Trunojoyo Madura
2023-12-01
|
| Series: | RechtIdee |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/22015 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1841525383419133952 |
|---|---|
| author | Presyta Nurhalida Putri Sejati Handoyo Prasetyo |
| author_facet | Presyta Nurhalida Putri Sejati Handoyo Prasetyo |
| author_sort | Presyta Nurhalida Putri Sejati |
| collection | DOAJ |
| description | Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi hutan merupakan bentuk korupsi yang tidak hanya merugikan negara saja, tetapi dapat mengancam stabilitas ekonomi negara bahkan menghambat perkembangan perekonomian negara sebagaimana yang dilakukan oleh Perusahaan PT Darmex Group milik Surya Darmadi yang telah mengubah fungsi kawasan hutan untuk fungsi perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di Riau sejak 2003 hingga 2022 secara ilegal, yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp.39,7 Triliun Rupiah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kasus pada Putusan 62/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst, sehinga pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual, undang – undang, dan kasus yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan No. 62/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst telah mencederai keadilan di masyarakat mengingat kerugian yang ditimbulkan bernominal fantastis. Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya berfokus untuk menghukum pelaku saja, tetapi juga berfokus pada pengembalian kerugian negara yang sesuai dengan nominal (aset) yang telah dikorupsi. Sehingga, upaya asset recovery dalam perkara korupsi sangat penting dilakukan, sudah seharusnya pemerintah Indonesia menindaklanjuti proses legislasi nasional Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. |
| format | Article |
| id | doaj-art-7f48ab1cd9a0461db5b33c5264e0019f |
| institution | Kabale University |
| issn | 1907-5790 2502-762X |
| language | Indonesian |
| publishDate | 2023-12-01 |
| publisher | Universitas Trunojoyo Madura |
| record_format | Article |
| series | RechtIdee |
| spelling | doaj-art-7f48ab1cd9a0461db5b33c5264e0019f2025-01-17T13:26:30ZindUniversitas Trunojoyo MaduraRechtIdee1907-57902502-762X2023-12-01182558610.21107/ri.v18i2.220158144Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi HutanPresyta Nurhalida Putri Sejati0Handoyo Prasetyo1Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaUniversitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaKorupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi hutan merupakan bentuk korupsi yang tidak hanya merugikan negara saja, tetapi dapat mengancam stabilitas ekonomi negara bahkan menghambat perkembangan perekonomian negara sebagaimana yang dilakukan oleh Perusahaan PT Darmex Group milik Surya Darmadi yang telah mengubah fungsi kawasan hutan untuk fungsi perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di Riau sejak 2003 hingga 2022 secara ilegal, yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp.39,7 Triliun Rupiah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kasus pada Putusan 62/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst, sehinga pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual, undang – undang, dan kasus yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan No. 62/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst telah mencederai keadilan di masyarakat mengingat kerugian yang ditimbulkan bernominal fantastis. Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya berfokus untuk menghukum pelaku saja, tetapi juga berfokus pada pengembalian kerugian negara yang sesuai dengan nominal (aset) yang telah dikorupsi. Sehingga, upaya asset recovery dalam perkara korupsi sangat penting dilakukan, sudah seharusnya pemerintah Indonesia menindaklanjuti proses legislasi nasional Rancangan Undang – Undang Perampasan Aset sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/22015kerugian negarakorupsihutanpengembalian |
| spellingShingle | Presyta Nurhalida Putri Sejati Handoyo Prasetyo Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan RechtIdee kerugian negara korupsi hutan pengembalian |
| title | Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan |
| title_full | Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan |
| title_fullStr | Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan |
| title_full_unstemmed | Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan |
| title_short | Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan |
| title_sort | upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan |
| topic | kerugian negara korupsi hutan pengembalian |
| url | https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/22015 |
| work_keys_str_mv | AT presytanurhalidaputrisejati upayapengembaliankerugiannegaraakibatkorupsipenyalahgunaanalihfungsihutan AT handoyoprasetyo upayapengembaliankerugiannegaraakibatkorupsipenyalahgunaanalihfungsihutan |