Pengaturan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Studi Pada Pemerintah Kota Padang)
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa pegawai ASN hanya terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan adanya ketentuan ini, Pemerintah Kota Padang diwajibkan melakukan pengadaan PPPK untuk menghapus status pe...
Saved in:
| Main Authors: | Mirza Ardila, Otong Rosadi, Neni Vesna Madjid |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti
2025-02-01
|
| Series: | Unes Journal of Swara Justisia |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/649 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah
by: Jerry Indrawan, et al.
Published: (2020-09-01) -
PENGARUH PELAKSANAAN E KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP UMKM
by: Muhammad Iqbal
Published: (2020-05-01) -
Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
by: Syerrin Hakim, et al.
Published: (2023-09-01) -
KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
by: Muhammad Nur Aflah, et al.
Published: (2021-11-01) -
PENGARUH ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI KOMPETENSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
by: Fithri Haiah, et al.
Published: (2025-02-01)